Berita Terkini

Parigi,kab-parigimoutong.kpu.go.id — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Parigi Moutong ikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan KPU yang diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia secara daring pada Selasa (23/09/2025). Kegiatan ini diikuti oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia. Dari KPU Kabupaten Parigi Moutong, kegiatan ini diikuti oleh Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM, Ingrid Tansi Sosilawati, bersama staf sekretariat. FGD ini menghadirkan sejumlah narasumber dan pimpinan KPU, di antaranya Anggota KPU RI August Mellaz dan Iffa Rosita, serta Deputi Bidang Dukungan Teknis Eberta Kawima. Dalam sambutannya, August Mellaz menegaskan bahwa PPID merupakan “teras KPU” yang menjadi penghubung antara badan publik dan masyarakat. Ia menekankan pentingnya prinsip keterbukaan dalam setiap tindakan kelembagaan, dengan memastikan seluruh prosedur dijalankan secara akuntabel. Sementara itu, Iffa Rosita menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari penguatan kelembagaan KPU. Ia menambahkan bahwa pemahaman terhadap jenis-jenis informasi publik tidak hanya menjadi tanggung jawab PPID, tetapi juga harus dipahami oleh seluruh unsur pimpinan dan pelaksana di tingkat pusat maupun daerah. Deputi Bidang Dukungan Teknis Eberta Kawima turut menyoroti kewenangan KPU Provinsi dalam mengajukan permohonan uji konsekuensi kepada KPU RI. Ia mengingatkan agar PPID di seluruh tingkatan memahami alur dan klasifikasi informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari luar KPU, yaitu Anggota Komisi Informasi Pusat Handoko Agung Saputro yang membawakan materi tentang implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, serta Direktur Tera Indonesia Consulting, Arbain, yang menyampaikan materi terkait pelayanan dan pengelolaan informasi publik di lingkungan KPU. Melalui kegiatan ini, KPU Kabupaten Parigi Moutong memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola informasi yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik, sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu.(humas kpu)

Parigi,kab-parigimoutong.kpu.go.id — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Parigi Moutong terus memperkuat sinergi antarinstansi dalam rangka pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Pada kesempatan ini, Ketua KPU Kabupaten Parigi Moutong, Ariyana, bersama Anggota KPU Daiman Hidayat, I Made Koto Parianto, dan Mohammad Iskandar Mardani melakukan koordinasi langsung dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Parigi Moutong. Kamis(18/09/2025) Pertemuan tersebut membahas temuan penting dari hasil pemutakhiran data, yaitu sebanyak 600 data penduduk yang teridentifikasi tidak valid akibat ketidaksesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK). KPU berharap agar Dinas Dukcapil dapat segera menindaklanjuti temuan tersebut guna memastikan akurasi dan integritas data pemilih. Dalam koordinasi tersebut, KPU meminta agar proses verifikasi dan perbaikan data dapat diselesaikan paling lambat tanggal 30 September 2025. Hal ini penting dilakukan sebelum KPU menetapkan hasil pemutakhiran data pemilih Triwulan III dalam rapat pleno yang dijadwalkan pada 2 Oktober 2025 mendatang. Sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi Dinas Dukcapil dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, KPU Kabupaten Parigi Moutong juga menyerahkan piagam penghargaan kepada pihak Dukcapil. Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas kerja sama dan dukungan aktif dalam memastikan validitas data kependudukan yang menjadi dasar utama dalam penyusunan daftar pemilih. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen KPU dalam menjaga kualitas data pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Koordinasi lintas lembaga seperti ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pemilu yang inklusif, transparan, dan terpercaya.(humas kpu parimo)

Parigi,kab-parigimoutong.kpu.go.id — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Parigi Moutong lakukan koordinasi dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Olaya Parigi Moutong yang merupakan bagian dari Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan serta persiapan pemenuhan hak pilih bagi warga binaan dalam Pemilu mendatang. Kegiatan ini diwakili oleh Anggota KPU Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, I Made Koto Parianto, serta Anggota KPU Daiman Hidayat. Keduanya diterima langsung oleh Kepala Lapas, Bapak Fentje Mamirahi, S.Pd. Rabu, (10/08/2025). Dalam pertemuan tersebut, Kepala Lapas menyampaikan bahwa jumlah warga binaan saat ini mencapai sekitar 300 orang. Sebagian besar dari mereka masih menjalani proses persidangan, sementara lainnya telah memiliki masa tahanan yang diperkirakan akan berlangsung hingga tahun 2029. Untuk mendukung kelancaran proses pemilu, pihak Lapas berkomitmen untuk memberikan data warga binaan secara berkala setiap triwulan, khususnya mereka yang dipastikan masih berada di Lapas hingga pelaksanaan Pemilu 2029. Koordinasi ini menjadi langkah awal yang penting dalam memastikan hak konstitusional warga binaan tetap terpenuhi. Pihak Lapas juga menyatakan kesiapannya untuk terus menjalin komunikasi aktif dengan KPU Kabupaten Parigi Moutong, sambil menunggu jadwal resmi tahapan Pemilu yang akan ditetapkan oleh KPU RI. Kegiatan ini mencerminkan komitmen bersama antara KPU Kabupaten Parigi Moutong dan Lapas Kelas III Olaya dalam mewujudkan pemilu yang inklusif dan berkeadilan, serta memastikan bahwa seluruh warga negara, termasuk mereka yang sedang menjalani masa pembinaan, tetap memiliki akses terhadap hak pilihnya.(humas kpu parimo)

Parigi, kab-parigimoutong.kpu.go.id — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Parigi Moutong mengikuti kegiatan Sosialisasi Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi yang diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dan luring serta diikuti oleh seluruh jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia. Senin (08/09/2025) Kegiatan sosialisasi dibuka langsung oleh Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan penghargaan atas kerja keras seluruh jajaran KPU dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Ia juga menekankan pentingnya menjaga integritas lembaga penyelenggara pemilu, mengingat besarnya kewenangan yang dimiliki KPU dalam proses demokrasi. “Setiap kewenangan besar selalu memiliki potensi yang dicakup. Maka dari itu, sebagai penyelenggara pemilu, kita harus terus mengingatkan diri agar tidak terjebak dalam praktik korupsi dan gratifikasi,” ujar Afifuddin mengutip pernyataan terkenal Lord Acton. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pendidikan dan pencegahan terhadap perilaku korupsi, sekaligus penguatan nilai-nilai integritas di lingkungan KPU. Sosialisasi ini bertujuan untuk: Memberikan pengetahuan tentang bentuk dan konsekuensi korupsi serta gratifikasi Menumbuhkan kesadaran akan berdampak pada korupsi negatif terhadap negara dan masyarakat Mendorong sikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab dalam tugas dan kehidupan sehari-hari Memberikan pemahaman tentang larangan gratifikasi dan mekanisme pelaporannya Mewujudkan organisasi yang berorientasi pada pelayanan publik Menegaskan komitmen KPU dalam mendukung Sistem Pengendalian Intern (SPI) Memenuhi janji dalam pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN dan LHKASN KPU Kabupaten Parigi Moutong ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua KPU Kabupaten Parigi Moutong, Ariyana, bersama Anggota KPU Daiman Hidayat dan Maskar, Sekretaris KPU Andi Arif Syawalani Burhanuddin, serta seluruh Kasubbag dan staf sekretariat. Melalui kegiatan ini, KPU Kabupaten Parigi Moutong menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang bersih, transparan, dan berintegritas sebagai bagian dari upaya memperkuat demokrasi di tingkat lokal maupun nasional. (manusia kpu parimo

Parigi,kab-parigimoutong.kpu.id — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Parigi Moutong laksanakan apel pagi di halaman kantor KPU Kabupaten Parigi Moutong. Apel dipimpin oleh Sekretaris KPU Andi Arif Syawalani Burhanuddin dan dihadiri para Kasubbag serta seluruh staf sekretariat.Senin (25/08/2025) Sebelum menyampaikan arahan, Sekretaris terlebih dahulu melakukan pengecekan kehadiran dan kelengkapan atribut pegawai. Dalam arahannya, Andi Arif Syawalani Burhanuddin menekankan pentingnya kedisiplinan dan tanggung jawab seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas. "Diharapkan agar seluruh pegawai untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, serta bersama-sama saling membantu dalam pemeriksaan BPK. Apa yang menjadi permintaan BPK segera dipenuhi secepatnya," ujarnya. Apel pagi ini diharapkan semakin memperkuat koordinasi dan kerja sama di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Parigi Moutong, khususnya dalam mendukung kelancaran pemeriksaan BPK yang sedang berlangsung.(humas kpu parimo)

Parigi, kab-parigimoutong.kpu.go.id — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Parigi Moutong ikuti kegiatan Rapat Knowledge Sharing Tata Kelola Bakohumas Tahap 2 yang diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (21/08/2025). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia, sebagai upaya peningkatan kapasitas dan inovasi di bidang kehumasan di lingkungan KPU. Hadir dalam kesempatan tersebut Anggota KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM, Maskar, serta Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM, Ingrid Tansi Sosilawati. Rapat dibuka oleh Deputi Bidang Dukungan Teknis KPU RI, Eberta Kawima, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya inovasi dalam pengelolaan kehumasan. “Di humas ini sebetulnya untuk instruksi dan inovasi, porsi inovasinya lebih besar. Inovasi tetap harus berlandaskan aturan dan instruksi. Mengapa demikian? Karena humas lebih banyak berfokus pada informasi yang menarik perhatian publik. Hal-hal yang menarik itu lahir dari inovasi dan kreativitas. Humas merupakan corong pemerintah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, sehingga inovasi dalam bakohumas harus terus ditingkatkan,” ujarnya. Sebagai pemateri, hadir Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah, Tri Tujiana, yang berbagi pengalaman mengenai tata kelola bakohumas di lingkungan KPU Provinsi Jawa Tengah. KPU Provinsi Jawa Tengah sendiri merupakan peraih juara 2 nasional dalam pengelolaan bakohumas. Melalui sesi knowledge sharing ini, peserta dari seluruh Indonesia diharapkan dapat mengadopsi praktik terbaik (best practices) untuk meningkatkan inovasi, kreativitas, dan kualitas tata kelola kehumasan di lingkungannya masing-masing.(humas kpu parimo)